Menggugat PERDA PILKADES, Tahapan Minta Ditunda - Indonesia-News.id

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Senin, 20 Agustus 2018

Menggugat PERDA PILKADES, Tahapan Minta Ditunda

Menggugat PERDA PILKADES, Tahapan Minta Ditunda
Menggugat PERDA PILKADES, Tahapan Minta Ditunda

Pohuwato, Indonesia-news.id - Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diwilayah kabupaten Pohuwato tidak lama lagi akan digelar, dimasing-masing desa yang melaksanakan pemilihan telah terbentuk panitia Pilkades, artinya tahapan pelaksanaan Pilkades sudah dimulai.

Namun, Peraturan Daerah yang menjadi rujukan sah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa masih menyisihkan masalah sehingga tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa minta untuk ditunda. Hal ini disampaikan oleh Rustam, SH.,MH masyarakat kabupaten pohuwato yang juga sebagai tenaga pengajar dibidang ilmu Hukum pada salah satu perguruan tinggi swasta.

"Ia mengatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 tahun 2018 atas perubahan Peraturan Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa masih terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentigan umum yang dapat menimbulkan konflik pada pelaksanaannya nanti."

Misalnya, syarat calon kepala desa pada pasal 33 ayat 3d yang mengatur tentang anggota BPD yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon kepala desa harus mengundurkan diri dari anggota BPD paling lambat enam (6) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, padahal sesungguhnya pengaturan mengenai anggota BPD yang mencalonkan kepala desa sudah diatur pada Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2018 tentang BPD dan Permendagri 110 tahun 2016 pasal 19 ayat 2 huruf k bahwa anggota BPD diberhentikan apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa.

ini artinya telah terjadi tumpang tindih aturan yang akibatnya dapat merugikan kepentingan publik. Ini sama halnya mempertontonkan buruknya kajian yang dilakukan oleh Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam menggodok Perda.

Apabila pelaksanaan pilkades tetap dilangsungkan dengan mengacu pada Perda yang bermasalah maka potensi gugatan semakin besar dan jika yang menggugat menang maka akan membatalkan hasil pilkades secara keseluruhan.

Maka sebaiknya pemerintah daerah merevisi kembali Peraturan Daerah dimaksud sehingga pada pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan konflik, Sebab jika terjadi konflik maka yang paling bertanggung jawab adalah Lembaga Eksekutif dan dan Lembaga legislative yang terkesan tidak cermat dan tidak hati-hati dalam proses penyusunan peraturan daerah tersebut.

Apabila pemerintah daerah tidak melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah dimaksud maka terbuka peluang untuk digugat melalui proses uji materi di Mahkamah Agung dan ini sangat memalukan apabila dikabulkan. Maka sebaiknya ditunda dulu pelaksanaan pilkades sambil menunggu penyempurnaan Perda sehingga dapat meminimalisir konflik dan gugatan. tandasnya.
Baca Juga :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad