KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Sebanyak 22 Anggota DPRD Kota Malang - Indonesia-News.id

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Selasa, 04 September 2018

KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Sebanyak 22 Anggota DPRD Kota Malang

KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Sebanyak 22 Anggota DPRD Kota Malang
KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Sebanyak 22 Anggota DPRD Kota Malang
KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang. Penetapan tersangka ini menambah panjang daftar tersangka KPK dalam kasus ini.

"Kami menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan terhadap 22 anggota DPRD Kota Malang," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Senin (3/9).

Para anggota DPR itu diduga menerima uang guna memperlancar pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015. Uang itu diduga diberikan oleh Moch Anton selaku Wali Kota Malang.

Terkait kasus ini, penyidik KPK sebelumnya sudah menjerat 19 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Dengan tambahan 22 orang ini, maka total ada 41 anggota DPRD Kota malang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini diduga merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada awal Agustus 2017 lalu. Ketika itu, KPK menangkap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono, dan eks Ketua DPRD Malang, Mochamad Arief Wicaksono. Jarot diduga menyuap Arief sebesar Rp 700 juta terkait pembahasan APBD-P Malang.

Dari pengembangannya, KPK menemukan indikasi keterlibatan pemberi dan penerima suap lain dalam kasus ini. KPK kemudian menjerat 19 orang sebagai tersangka, termasuk Moch. Anton selaku Wali Kota Malang dan 18 anggota DPRD Kota Malang.

Anton sudah divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus ini. Sementara 18 anggota DPRD Kota Malang lainnya sedang menjalani persidangan.

22 Anggota DPRD Kota Malang Diduga Terima Fee Rp 12,5 juta-Rp 50 Juta

KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi terkait pembahasan APBD-P 2015. Besaran uang yang diduga diterima para anggota DPRD Kota Malang itu berbeda-beda.

"Bahwa 22 tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing antara Rp 12,5 juta - Rp 50 juta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (3/9).

Uang itu diduga diberikan oleh Moch Anton selaku Wali Kota Malang. Diduga, uang diberikan agar para anggota DPRD Kota Malang itu menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang menjadi peraturan  daerah Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Penyidik menyatakan sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan para anggota dewan itu sebagai tersangka. "Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti," kata Basaria.

Atas perbuatannya, para anggota DPRD Kota Malang itu dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait kasus ini, penyidik KPK sebelumnya sudah menjerat 19 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Dengan tambahan 22 orang ini, maka total ada 41 anggota DPRD Kota malang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini diduga merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada awal Agustus 2017 lalu. Ketika itu, KPK menangkap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono, dan eks Ketua DPRD Malang, Mochamad Arief Wicaksono. Jarot diduga menyuap Arief sebesar Rp 700 juta terkait pembahasan APBD-P Malang.

Dari pengembangannya, KPK menemukan indikasi keterlibatan pemberi dan penerima suap lain dalam kasus ini. KPK kemudian menjerat 19 orang sebagai tersangka, termasuk Moch. Anton selaku Wali Kota Malang dan 18 anggota DPRD Kota Malang.

Anton sudah divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus ini. Sementara 18 anggota DPRD Kota Malang lainnya sedang menjalani persidangan.

Hanya 4 Anggota DPRD Kota Malang yang Belum Jadi Tersangka KPK

KPK membabat sebagian besar anggota DPRD Kota Malang sebagai kasus korupsi. Dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, 41 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Hanya empat yang belum jadi tersangka KPK. Mereka adalah Subur Triono, Tutuk Haryani, Priyatmoko Oetomo dan Abdurahman.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan, belum ada dua alat bukti yang menunjukkan keterlibatan keempat orang juga turut terlibat dalam kasus suap. Hal itu membuat KPK masih menetapkan mereka sebagai saksi.

"Dari 45 anggota DPRD di sana memang ada empat orang yang belum ditemukan dua alat bukti pada prinsipnya KPK belum bisa tetapkan sebagai tersangka," ujar Basaria di Gedung KPK, Senin (3/9).

Baca Juga :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad